You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
 DPRD Coret Nomenklatur Pembinaan Pengawasan Pemeriksaan Inspektorat
photo Andry - Beritajakarta.id

DPRD Coret Nomenklatur Pembinaan Pengawasan Pemeriksaan Inspektorat

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mencoret usulan kegiatan berjudul pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan yang diusulkan Inspektorat DKI Jakarta dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

Pembinaan, pengawasan sama pemeriksaan ini beda gerakan

Judul kegiatan (nomenklatur) yang diusulkan senilai Rp 8 miliar itu dicoret karena dianggap sebagai tiga kegiatan berbeda dan tidak dapat disatukan dalam satu kegiatan.

"Pembinaan, pengawasan sama pemeriksaan ini beda gerakan. Tiga hal yang menurut saya berbeda. Jadi kita drop langsung saja," kata Mohamad Taufik Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta di ruang rapat Banggar, Kamis (10/12).

Basuki Ikuti Rapat Banggar DPRD

Taufik menyampaikan, tiga kegiatan yang disatukan menjadi satu nomenklatur ini tak bisa dimasukan ke dalam KUA-PPAS 2016. Sebab, kata Taufik, dana di masing-masing kegiatan akan sulit digunakan dan rawan kesalahan dalam penggunaan anggaran.

"Nanti belah duitnya gimana? Kalau kita taruh duit Rp 8 miliar, boleh gak ditaruhnya di pembinaan, tapi dikeluarkan buat pemeriksaan? Kan gak boleh," ucap Taufik.

Ditambahkan Taufik, sebaiknya kegiatan itu diajukan menjadi masing-masing nomenklatur sehingga anggarannya dapat dicairkan.

"‎‎Kalau bapak mau anggarkan juga gak bisa dicairkan ini anggarannya. Karena nomenklaturnya salah," tkas Taufik.

Menanggapi itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, menyetujui nomenklatur pembinaan, pengawasan dan pengawasan yang diusulkan Inspektorat DKI dicoret dari KUA-PPAS 2016.

"Saya pikir Inpekstorat harus membuat dasar hukumnya dulu. Karena Peraturan Gubernur (Pergub)-nya belum ada. Sesuai komitmen kita tidak ada lagi nomenklatur baru," kata Saefullah.

Selain membuat Pergub, Saefullah juga meminta Inspektorat melakukan maping terkait nomenklatur tersebut agar dapat dirasionalisasi kepada anggota DPRD DKI di rapat banggar sehingga bisa dipahami bersama.

"Berkenaan dengan komitmen awal kita, nomenklatur yang tidak‎ lahir dari awal, tidak kita sepakati," tandas Saefullah.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

    access_time16-11-2026 remove_red_eye8187 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

    access_time19-11-2026 remove_red_eye5442 personDessy Suciati
  3. Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

    access_time18-11-2026 remove_red_eye4418 personFakhrizal Fakhri
  4. Wali Kota Jakut Takziah ke Rumah Duka Bayi Meninggal di Tanjung Priok

    access_time16-11-2026 remove_red_eye4109 personAnita Karyati
  5. Dishub DKI Perkuat Penertiban Parkir Liar di Kawasan Blok M

    access_time17-11-2026 remove_red_eye3716 personAldi Geri Lumban Tobing